Penangkapan Sugiri Sancoko, Bupati Ponorogo: Fakta, Kronologi, dan Dampak
Latar Belakang
-
Saat ini, Sugiri Sancoko resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan jabatan, proyek di RSUD dr. Harjono Ponorogo, serta gratifikasi. detikcom+2Suara Malang+2
-
Penangkapan ini muncul setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK. 20DETIK+1
-
Tim penyidik mengungkap setidak-nya tiga klaster dugaan korupsi yang melibatkan Sugiri serta beberapa pejabat dan pihak swasta. Sindonews Nasional+1
Kronologi Singkat
-
Pada sekitar Jumat, 7 November 2025, KPK melakukan OTT dan mengamankan Sugiri Sancoko bersama sejumlah pejabat dan pihak swasta di Kabupaten Ponorogo. Suara Malang+1
-
Dalam pengumuman resmi, KPK menyebut Sugiri bersama tiga orang lainnya sebagai tersangka—antara lain: Agus Pramono (Sekda Kabupaten Ponorogo), Yunus Mahatma (Direktur RSUD dr. Harjono), dan Sucipto (pihak swasta rekanan). detikcom+1
-
Dugaan pertama: Suap pengurusan jabatan di lingkungan Pemkab Ponorogo. Contoh: Yunus Mahatma diduga menerima informasi dirinya akan diganti sehingga menyerahkan uang ke Sugiri melalui ajudan. Total setoran dari Yunus disebut Rp 1,25 miliar. Suara Malang
-
Dugaan kedua: Proyek di RSUD dr. Harjono Ponorogo senilai sekitar Rp 14 miliar yang diduga melibatkan fee proyek (sekitar 10% dari nilai proyek) kepada pihak terkait. Suara Malang
-
Dugaan ketiga: Gratifikasi yang diterima dalam periode 2023-2025 oleh Sugiri, dari pihak swasta dan untuk jabatan/proyek tertentu. Suara Malang+1
-
Penyidikan dan penahanan: Sugiri dan para tersangka lainnya langsung ditahan oleh KPK untuk 20 hari pertama sambil proses penyidikan berjalan. detikcom+1
Dampak & Tindakan Pemerintah
-
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, merespon cepat penangkapan ini dengan menunjuk Wakil Bupati Lisdyarita sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo agar roda pemerintahan dan pelayanan publik tidak terganggu. https://www.metrotvnews.com
-
Pemprov Jatim menyatakan akan memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap Pemerintah Kabupaten, khususnya terhadap mutasi jabatan dan proyek pemerintah daerah karena area tersebut dinilai sangat rawan. https://www.metrotvnews.com
Catatan dan Pelajaran
-
Kasus ini menjadi pengingat bahwa lingkungan pemerintahan daerah sangat rentan terhadap praktik korupsi, terutama pengurusan jabatan dan proyek besar.
-
Tindakan cepat penunjukan Plt menunjukkan bahwa mekanisme administratif siap diterapkan saat kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka.
-
Namun, masih banyak faktor yang perlu diperkuat: transparansi pengadaan proyek, proses mutasi jabatan yang bersih, serta pengembangan sistem pengawasan internal di pemerintahan daerah.
Penutup
Penangkapan Bupati Ponorogo ini membuka babak penting dalam upaya pemberantasan korupsi di level daerah. Meski proses hukum akan berjalan, tugas selanjutnya adalah memastikan agar pelayanan publik tetap berjalan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan bukan hanya dipulihkan, tetapi juga diperkuat.