1. Profil Singkat
Ahmad Sahroni adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Partai NasDem. Wikipedia+3Fraksi Nasdem+3detikcom+3 Ia dikenal juga sebagai politisi yang aktif dan memiliki banyak sorotan publik.
2. Kasus Pelanggaran Kode Etik & Sanksi
-
Pada November 2025, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI (MKD) memutuskan bahwa Ahmad Sahroni terbukti melanggar kode etik sebagai anggota DPR. https://www.okezone.com/+2Liputan6+2
-
Sanksinya: Sahroni dinonaktifkan dari keanggotaan DPR selama 6 bulan. Liputan6+2https://www.okezone.com/+2
-
Sanksi ini termasuk pencabutan hak keuangan selama masa nonaktif. detikcom
-
Partai NasDem menyatakan menghormati keputusan MKD dan belum melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Sahroni. Fraksi Nasdem
3. Kronologi & Isu Terkait
-
Pelanggaran etik ini bermula dari pernyataan yang dibuat Sahroni terhadap massa aksi, yang kemudian menuai reaksi publik luas. CNBC Indonesia+1
-
Selain itu, terdapat insiden rumah Sahroni di Tanjung Priok yang dijarah massa pasca-demo besar. Sahroni kemudian mengungkap pengalaman tersebut ke publik. Liputan6+1
-
Ada juga berita mengenai rumahnya yang kemudian dibongkar (“robohkan rumah”) beberapa waktu setelah penjarahan. batamtv.com
4. Implikasi Politik
-
Kejadian ini memberi dampak pada reputasi Sahroni sebagai wakil rakyat dan juga terhadap partainya, NasDem, yang harus menangani situasi etika internal dan publik.
-
MKD melalui anggota dan pengamat mengemukakan bahwa mekanisme sanksi anggota DPR bisa sampai ke usulan pemberhentian jika pelanggaran dianggap sangat berat. Rmol.id
-
Meski demikian, masih ada kritik mengenai transparansi dan efektivitas proses etik DPR. Beberapa pihak menilai proses terlalu formalitas. Liputan6
5. Kesimpulan
Kasus Ahmad Sahroni menunjukkan bahwa wakil rakyat tetap berada di bawah pengawasan etika dan publik, dan bahwa pernyataan publik serta sikap terhadap demonstrasi bisa berakibat serius. Sanksi dari MKD dan respons partai menunjukkan bahwa lembaga legislatif dan partai politik menghadapi dinamika antara kebebasan berbicara, tanggung-jawab publik, dan kode etik.